BENGKALIS — Polemik dugaan praktik perjudian di Gelper E-Zone 88 lantai 2, Jalan Hangtuah, Bengkalis, kembali menjadi sorotan. Setelah informasi mengenai dugaan aktivitas perjudian di lokasi tersebut beredar luas, masyarakat kini mendesak aparat kepolisian segera melakukan pemeriksaan, menghentikan aktivitas apabila terbukti melanggar hukum, serta menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Desakan tersebut muncul setelah upaya konfirmasi wartawan kepada Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar, S.I.K., M.Si., melalui pesan WhatsApp pada Sabtu (22/8/2026) belum mendapatkan tanggapan hingga berita lanjutan ini diterbitkan.
Pesan yang dikirimkan wartawan disebut telah terkirim, namun belum memperoleh jawaban maupun penjelasan resmi dari Kapolres Bengkalis terkait dugaan aktivitas perjudian di Gelper E-Zone 88.
Masyarakat mempertanyakan langkah aparat karena lokasi yang disebut berada tidak jauh dari Kantor Bupati Bengkalis tersebut masih menjadi sorotan terkait dugaan aktivitas perjudian.
“Kami minta polisi segera turun ke lokasi. Kalau memang terbukti ada perjudian, tutup tempatnya dan proses pihak yang bertanggung jawab sesuai hukum. Jangan sampai masyarakat mendapat kesan bahwa tempat seperti ini dibiarkan,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Warga juga mendesak Kapolda Riau dan Kapolres Bengkalis melakukan penegakan hukum dengan tegas dan terukur, tangkap pengelola yang disebut Joni.
Masyarakat menilai apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya aktivitas perjudian, aparat harus segera menghentikan kegiatan tersebut dan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat.
“Kalau memang terbukti perjudian, jangan hanya tempatnya ditutup sementara. Pengelolanya juga harus diperiksa dan kalau memenuhi unsur pidana, diproses sesuai hukum,” tegas warga tersebut.
Sikap belum adanya jawaban dari Kapolres Bengkalis atas konfirmasi wartawan turut menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap kepolisian memberikan penjelasan mengenai apakah laporan atau informasi mengenai dugaan perjudian tersebut telah ditindaklanjuti.
“Kalau memang sudah ditindaklanjuti, sampaikan kepada masyarakat. Kalau belum, segera turun. Jangan sampai masyarakat terus bertanya-tanya dan muncul dugaan adanya pembiaran,” ujar warga.
Masyarakat juga meminta Kapolda Riau melakukan pengawasan terhadap penanganan informasi tersebut dan memastikan dugaan perjudian di wilayah Bengkalis ditangani secara objektif tanpa pandang bulu.
Hingga berita ini diterbitkan, Kapolres Bengkalis belum memberikan jawaban atas konfirmasi wartawan terkait dugaan aktivitas perjudian di Gelper E-Zone 88.***
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi
SPK Sementara PT PKU Usai Dicabut Dirut APN, ke Mana Hasil Penjualan TBS Selama 2 Bulan?
Kasus Dana Earmark Riau Rp 404 Miliar: Sejauh Mana Penanganan Jampidsus Kejagung RI ?
Di Tengah Maraknya Hoaks, IMO-Indonesia Jadikan Pemberitaan Benar dan Berimbang sebagai Komitmen Pers
Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Kantor Gubernur Riau Memanas, Ini 8 Tuntunannya
Ketum PM2N Desak Kapolda Riau Irjen Arman Pastikan Penanganan Kasus SPPD Fiktif Rp 195,9 Miliar
Polda Riau Bergerak Serentak di Era Irjen Arman, 29 Kasus Narkotika Terungkap dalam 15 Hari
AKP Yohn Mabel Resmi Jabat Kasat Reskrim Polres Inhu, Siap Perkuat Penegakan Hukum
Albert Simanjuntak, SH Bantah Tuduhan terhadap Kliennya Soal Polemik Lahan Meranti Pandak Minta Berpegang pada Fakta Hukum
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Kursi DPRD Bukan Tameng! Dugaan Wanprestasi Rp 200 Juta Oknum Hanura Kini Disorot BK
Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat Tegaskan Larangan Vape di Lingkungan Kepolisian, Personel hingga Pengunjung Wajib Patuh
Polemik Lahan Meranti Pandak Masih Bergulir, Adu Klaim Harus Dijawab dengan Bukti Hukum
OPINI: Demokrasi Bukan Panggung Pujian, Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Dievaluasi



